10.37
Hebat Guru BK DI Gebog, Berhasil Ungkap Kasus Pencabulan Yg Menimpa Siswinya
10.21
Ada Apa Di Balik BUMD (Percetakan Pemda Kudus)
21.26
Pati, Antara Jateng - Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu, diwarnai dengan aksi unjuk rasa sejumlah aktivis yang menuntut anggota dewan yang baru agar peduli terhadap persoalan lingkungan hidup di daerah sekitar.
Aksi unjuk rasa seratusan aktivis lingkungan yang berasal dari Kecamatan Tambakromo itu, dimulai sekitar pukul 10.30 WIB bersamaan dengan proses pelantikan 50 anggota dewan di gedung DPRD Pati.
Untuk menghindari gangguan jalannya proses pelantikan anggota DPRD Pati, pengunjuk rasa hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan pintu gerbang masuk ke pendopo karena jalan masuk menuju DPRD Pati dijaga ketat petugas kepolisian.
Para pengunjuk rasa juga mengusung sejumlah poster yang berutliskan "tolak pabrik semen, hentikan penambangan di Pegunungan Kendeng, petani butuh lahan untuk bertani" serta membentangkan spanduk ucapan selamat terhadap anggota dewan yang baru dilantik serta diminta untuk menghentikan aktivitas pertambangan.
Koordinator aksi, Nur Slamet Diansyah, di Pati, Rabu, menganggap, persoalan lingkungan hidup di Pati patut menjadi perhatian anggota dewan yang baru.
Terlebih lagi, kata dia, saat ini juga ada rencanan pembangunan pabrik semen yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lingkungan, terutama hilangnya sejumlah mata air karena aktivitas penambangan nantinya untuk dijadikan bahan baku semen.
Selain itu, lanjut dia, persoalan banjir yang terjadi di beberapa daerah hingga kini belum ada solusinya.
"Kami khawatir jika tidak ada perhatian dari anggota dewan yang baru, dampak banjir justru akan semakin parah. Terlebih jika rencana pendirian pabrik semen benar-benar direalisasikan," ujarnya.
Baru Dilantik, Legislator Pati Dituntut Peduli Lingkungan
![]() |
| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Aksi unjuk rasa seratusan aktivis lingkungan yang berasal dari Kecamatan Tambakromo itu, dimulai sekitar pukul 10.30 WIB bersamaan dengan proses pelantikan 50 anggota dewan di gedung DPRD Pati.
Untuk menghindari gangguan jalannya proses pelantikan anggota DPRD Pati, pengunjuk rasa hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan pintu gerbang masuk ke pendopo karena jalan masuk menuju DPRD Pati dijaga ketat petugas kepolisian.
Para pengunjuk rasa juga mengusung sejumlah poster yang berutliskan "tolak pabrik semen, hentikan penambangan di Pegunungan Kendeng, petani butuh lahan untuk bertani" serta membentangkan spanduk ucapan selamat terhadap anggota dewan yang baru dilantik serta diminta untuk menghentikan aktivitas pertambangan.
Koordinator aksi, Nur Slamet Diansyah, di Pati, Rabu, menganggap, persoalan lingkungan hidup di Pati patut menjadi perhatian anggota dewan yang baru.
Terlebih lagi, kata dia, saat ini juga ada rencanan pembangunan pabrik semen yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lingkungan, terutama hilangnya sejumlah mata air karena aktivitas penambangan nantinya untuk dijadikan bahan baku semen.
Selain itu, lanjut dia, persoalan banjir yang terjadi di beberapa daerah hingga kini belum ada solusinya.
"Kami khawatir jika tidak ada perhatian dari anggota dewan yang baru, dampak banjir justru akan semakin parah. Terlebih jika rencana pendirian pabrik semen benar-benar direalisasikan," ujarnya.
Editor : Mahmudah
21.13
Semarang, Antara Jateng - Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah diimbau tidak mengonsumsi daging yang berasal dari sapi yang digembalakan di tempat pembuangan akhir (TPA) dan memakan berbagai jenis sampah karena membahayakan kesehatan tubuh manusia.
"Bisa dikatakan, daging sapi pemakan sampah yang disinyalir marak beredar menjelang Idul Adha itu kurang layak dikonsumsi masyarakat karena di dalamnya terkontaminasi berbagai jenis logam berat," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah Whitono di Semarang, Jumat.
Menurut dia, sapi yang digembalakan di TPA dan akan diperjualbelikan harus dinetralisir paling tidak satu hingga dua bulan dengan diberi pakan yang normal, namun hal tersebut tidak menjamin sapi akan bebas dari bahan kimia berbahaya.
Ia menjelaskan bahwa para pemilik sapi yang menggembalakan hewan ternaknya di TPA itu sangat menguntungkan bagi yang bersangkutan karena tidak perlu susah-susah mencari pakan dan tanpa biaya.
"Perlu solusi yang tepat bagi masyarakat yang menggembalakan sapi di TPA karena hal itu merupakan mata pencaharian mereka," ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah tetap harus memperhatikan konsumen yang perlu dilindungi dengan menyediakan daging yang aman, sehat, dan utuh.
Whitono mengaku tidak mengetahui pasti jumlah populasi sapi yang digembalakan masyarakat di sejumlah TPA di Jateng.
"Populasi sapi di Jateng saat ini mencapai sekitar 1,5 juta ekor, sedangkan kerbau 63 ribu ekor sehingga jumlah tersebut dinilai mampu mencukupi kebutuhkan masyarakat pada Idul Adha mendatang," katanya.
Sementara itu, ribuan sapi setiap hari terlihat mencari makan di tumpukan sampah yang ada di TPA Jatibarang Semarang.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Diponegoro Semarang menunjukkan sapi yang memakan sampah di TPA diketahui tercemar logam berat hingga melampaui ambang batas yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, termasuk badan kesehatan dunia.
Jenis logam berat yang terkandung dalam daging sapi yang digembalakan di TPA sampah Jatibarang tersebut adalah Mercury (Hg), Cadmium (Cd) dan Cobalt (Co).
Residu logam berat terdapat pada semua daging maupun bagian-bagiannya seperti daging bagian paha, daging bagian punggung, hati, usus, dan darah.
Pencemaran produk-produk peternakan oleh logam berat dapat menimbulkan bahaya kesehatan pada manusia.
Efek gangguan logam berat terhadap kesehatan manusia tergantung pada bagian mana dari logam berat tersebut yang terikat dalam tubuh serta besarnya dosis yang dikonsumsi.
Beberapa penyakit yang disebabkan oleh keracunan logam berat antara lain anemia, gangguan pada berbagai organ tubuh dan penurunan kecerdasan, anak-anak merupakan golongan yang beresiko tinggi keracunan logam berat.
Awas, Sapi Pemakan Sampah Berbahaya Dikonsumsi
![]() |
| Sejumlah pemulung berada di dekat puluhan sapi ketika mengais sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Semarang, Jateng, Selasa (13/11). FOTO ANTARA/R. Rekotomo/Koz/Spt/12. |
"Bisa dikatakan, daging sapi pemakan sampah yang disinyalir marak beredar menjelang Idul Adha itu kurang layak dikonsumsi masyarakat karena di dalamnya terkontaminasi berbagai jenis logam berat," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah Whitono di Semarang, Jumat.
Menurut dia, sapi yang digembalakan di TPA dan akan diperjualbelikan harus dinetralisir paling tidak satu hingga dua bulan dengan diberi pakan yang normal, namun hal tersebut tidak menjamin sapi akan bebas dari bahan kimia berbahaya.
Ia menjelaskan bahwa para pemilik sapi yang menggembalakan hewan ternaknya di TPA itu sangat menguntungkan bagi yang bersangkutan karena tidak perlu susah-susah mencari pakan dan tanpa biaya.
"Perlu solusi yang tepat bagi masyarakat yang menggembalakan sapi di TPA karena hal itu merupakan mata pencaharian mereka," ujarnya.
Kendati demikian, kata dia, pemerintah tetap harus memperhatikan konsumen yang perlu dilindungi dengan menyediakan daging yang aman, sehat, dan utuh.
Whitono mengaku tidak mengetahui pasti jumlah populasi sapi yang digembalakan masyarakat di sejumlah TPA di Jateng.
"Populasi sapi di Jateng saat ini mencapai sekitar 1,5 juta ekor, sedangkan kerbau 63 ribu ekor sehingga jumlah tersebut dinilai mampu mencukupi kebutuhkan masyarakat pada Idul Adha mendatang," katanya.
Sementara itu, ribuan sapi setiap hari terlihat mencari makan di tumpukan sampah yang ada di TPA Jatibarang Semarang.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Universitas Diponegoro Semarang menunjukkan sapi yang memakan sampah di TPA diketahui tercemar logam berat hingga melampaui ambang batas yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, termasuk badan kesehatan dunia.
Jenis logam berat yang terkandung dalam daging sapi yang digembalakan di TPA sampah Jatibarang tersebut adalah Mercury (Hg), Cadmium (Cd) dan Cobalt (Co).
Residu logam berat terdapat pada semua daging maupun bagian-bagiannya seperti daging bagian paha, daging bagian punggung, hati, usus, dan darah.
Pencemaran produk-produk peternakan oleh logam berat dapat menimbulkan bahaya kesehatan pada manusia.
Efek gangguan logam berat terhadap kesehatan manusia tergantung pada bagian mana dari logam berat tersebut yang terikat dalam tubuh serta besarnya dosis yang dikonsumsi.
Beberapa penyakit yang disebabkan oleh keracunan logam berat antara lain anemia, gangguan pada berbagai organ tubuh dan penurunan kecerdasan, anak-anak merupakan golongan yang beresiko tinggi keracunan logam berat.
Editor : Mahmudah
09.59
Bupati: Tak Ada Pungutan Dana BOS di Mesuji
REPUBLIKA.CO.ID, MESUJI,
LAMPUNG -- Bupati Mesuji Khamamik menegaskan bahwa penyaluran dana
bantuan operasional sekolah di daerah itu tidak diperbolehkan ada
pungutan. "Jika terbukti melakukan pungutan, maka pelakunya akan
diperiksa inspektorat dan aparat penegak hukum," kata dia, di Mesuji, Selasa (6/11).
Ia juga meminta, kepala sekolah dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu tetap berpedoman pada Permendikbud 51/2011 tentang Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS 2012. Sesuai dengan aturan, pihak sekolah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana BOS.
Menurut Bupati, pungutan sekecil apa pun tidak diperkenankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
Khamamik menegaskan, SD dan SMP negeri (non-RSBI) dilarang melakukan pungutan apa pun kepada peserta didik, orang tua dan walinya, sedang pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud.
Dia mengingatkan, esensi tujuan dikucurkan dana BOS adalah untuk menghilangkan pungutan. Karena itu, ujar dia, apabila ada sekolah di Kabupaten Mesuji yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan setempat untuk dicarikan solusinya.
"Saya tidak ingin mendengar ada pungutan kepada siswa dengan alasan apa pun, dan kalau ada sekolah yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan," ujar dia pula.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Hafzi menjelaskan, mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2012 mengalami perubahan. Dana BOS, kata dia lagi, akan ditransfer Kementerian Keuangan dari kas umum negara ke kas umum daerah milik provinsi.
Dana BOS dari provinsi itu kemudian diberikan ke sekolah melalui sistem hibah. Sebelum menerima dana BOS, sekolah negeri dan swasta harus menandatangani perjanjian hibah dengan pemerintah provinsi, ujar dia pula.
Sedangkan sebelumnya, lanjut dia, dana BOS dari Kemendikbud langsung ke sekolah-sekolah. Sekarang penyaluran langsung dari bendahara negara dikirim ke kabupaten/kota melalui APBD.
Selanjutnya, dana itu disalurkan ke sekolah-sekolah penerima setiap tiga bulan, setelah menerima data jumlah sekolah dan siswa.
"Tujuan pola yang baru ini, untuk memberi kewenangan lebih kepada sekolah penerima yang selama ini cenderung hanya sebagai perpanjangan tangan tanpa ada kewenangan. Alasan lainnya, untuk menutup celah timbulnya korupsi," kata dia lagi.
Dia juga akan menindaklanjuti perintah bupati tersebut, dan akan mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah agar dalam penggunaannya tidak terjadi penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran bantuan dana BOS di Kabupaten Mesuji untuk siswa SD adalah sebesar Rp 580.000, dan untuk siswa SMP sebesar Rp 710 ribu per siswa per tahunnya.
Jumlah pelajar penerima dana BOS untuk SD sebanyak 24.076 siswa, dan untuk SMP sebanyak 5.391 siswa. Jumlah keseluruhan siswa penerima dana BOS di Kabupaten Mesuji sebanyak 29.467 siswa.
Ia juga meminta, kepala sekolah dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) itu tetap berpedoman pada Permendikbud 51/2011 tentang Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS 2012. Sesuai dengan aturan, pihak sekolah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana BOS.
Menurut Bupati, pungutan sekecil apa pun tidak diperkenankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
Khamamik menegaskan, SD dan SMP negeri (non-RSBI) dilarang melakukan pungutan apa pun kepada peserta didik, orang tua dan walinya, sedang pungutan yang dilakukan oleh sekolah SBI/RSBI harus memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang dan mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendikbud.
Dia mengingatkan, esensi tujuan dikucurkan dana BOS adalah untuk menghilangkan pungutan. Karena itu, ujar dia, apabila ada sekolah di Kabupaten Mesuji yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan setempat untuk dicarikan solusinya.
"Saya tidak ingin mendengar ada pungutan kepada siswa dengan alasan apa pun, dan kalau ada sekolah yang mengalami kekurangan dana agar mengkonsultasikannya ke dinas pendidikan," ujar dia pula.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji, Hafzi menjelaskan, mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2012 mengalami perubahan. Dana BOS, kata dia lagi, akan ditransfer Kementerian Keuangan dari kas umum negara ke kas umum daerah milik provinsi.
Dana BOS dari provinsi itu kemudian diberikan ke sekolah melalui sistem hibah. Sebelum menerima dana BOS, sekolah negeri dan swasta harus menandatangani perjanjian hibah dengan pemerintah provinsi, ujar dia pula.
Sedangkan sebelumnya, lanjut dia, dana BOS dari Kemendikbud langsung ke sekolah-sekolah. Sekarang penyaluran langsung dari bendahara negara dikirim ke kabupaten/kota melalui APBD.
Selanjutnya, dana itu disalurkan ke sekolah-sekolah penerima setiap tiga bulan, setelah menerima data jumlah sekolah dan siswa.
"Tujuan pola yang baru ini, untuk memberi kewenangan lebih kepada sekolah penerima yang selama ini cenderung hanya sebagai perpanjangan tangan tanpa ada kewenangan. Alasan lainnya, untuk menutup celah timbulnya korupsi," kata dia lagi.
Dia juga akan menindaklanjuti perintah bupati tersebut, dan akan mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah agar dalam penggunaannya tidak terjadi penyimpangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran bantuan dana BOS di Kabupaten Mesuji untuk siswa SD adalah sebesar Rp 580.000, dan untuk siswa SMP sebesar Rp 710 ribu per siswa per tahunnya.
Jumlah pelajar penerima dana BOS untuk SD sebanyak 24.076 siswa, dan untuk SMP sebanyak 5.391 siswa. Jumlah keseluruhan siswa penerima dana BOS di Kabupaten Mesuji sebanyak 29.467 siswa.
Label:
News,
Pendidikan
09.52
“Sementara itu masih dibahas, nanti kita menggunakan konsultan untuk rencana pengembangan kawasannya. Selanjutnya baru diajukan ke provinsi untuk memeroleh SK dari Gubernur,” kata Kepala Disbudpar Bantul, Bambang Legowo, Jumat (22/8/2014).
Ia mengatakan, 3 lokasi tersebut sebelumnya sudah termasuk Benda Cagar Budaya (BCB).
Namun agar tempat-tempat tersebut lebih terpelihara dan dapat menarik wisatawan serta memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar, maka perlu dijadikan KCB.
“Paling tidak, situs-situs yang dikeramatkan bisa ada harapan terselamatkan. Itu modal budaya yang bisa dikembangkan untuk modal wisata,” katanya.
Selain itu, lanjut Bambang, kawasan tersebut menjadi bukti sejarah yang tidak boleh dibiarkan tanpa ada perhatian serius.
Di Pleret misalnya, banyak hal yang bisa dikonservasi.
Jika tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan hilang tergerus zaman.
Terlebih, benda-benda situs di lokasi tersebut banyak yang berada di lahan milik warga.
“Sebenarnya banyak potensi lauinnya yang bisa dikembangkan jadi KCB, seperti Goa Jepang di Selopamioro dan ejumlah tempat lainnya,” katanya.
Tiga Lokasi di Bantul Diusulkan Jadi Cagar Budaya
TRIBUNNEWS.COM,BANTUL - Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bantul, mengusulkan 3
titik lokasi bersejarah yang akan dijadikan kawasan cagar budaya (KCB).
Tiga lokasi tersebut antara lain Kraton Mataram Islam di Pleret, Goa
Selarong di Pajangan, dan Parangkusumo Parangtritis di Kretek.“Sementara itu masih dibahas, nanti kita menggunakan konsultan untuk rencana pengembangan kawasannya. Selanjutnya baru diajukan ke provinsi untuk memeroleh SK dari Gubernur,” kata Kepala Disbudpar Bantul, Bambang Legowo, Jumat (22/8/2014).
Ia mengatakan, 3 lokasi tersebut sebelumnya sudah termasuk Benda Cagar Budaya (BCB).
Namun agar tempat-tempat tersebut lebih terpelihara dan dapat menarik wisatawan serta memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar, maka perlu dijadikan KCB.
“Paling tidak, situs-situs yang dikeramatkan bisa ada harapan terselamatkan. Itu modal budaya yang bisa dikembangkan untuk modal wisata,” katanya.
Selain itu, lanjut Bambang, kawasan tersebut menjadi bukti sejarah yang tidak boleh dibiarkan tanpa ada perhatian serius.
Di Pleret misalnya, banyak hal yang bisa dikonservasi.
Jika tidak diperhatikan, dikhawatirkan akan hilang tergerus zaman.
Terlebih, benda-benda situs di lokasi tersebut banyak yang berada di lahan milik warga.
“Sebenarnya banyak potensi lauinnya yang bisa dikembangkan jadi KCB, seperti Goa Jepang di Selopamioro dan ejumlah tempat lainnya,” katanya.
Label:
News,
Pariwisata





